Pemilihan Presiden (Pilpres) akhirnya sudah terlaksana. Kini tinggal menunggu hasilnya, Prabowo atau Jokowi yang menjadi jawara. Walau berlatar belakang berbeda dan basis dukungan yang berbeda pula, kedua Calon Presiden (Capres) tetap memiliki peluang menang yang sama. Toh visi-misi kedua Capres tetap mengacu kedaulatan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kemajuan bangsa Indonesia. Karena itu, kita tunggu saja siapa yang menang agar visi-misinya dapat direalisasikan.
Suksesi memang menjadi agenda suci suatu bangsa dan negara. Seiring berjalannya waktu dengan berubahnya sosiokultural bangsa, dibutuhkan regenerasi pemimpin yang dapat menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut. Hal ini sesuai dengan sistem demokrasi negeri, yang hakikatnya menghendaki pemimpin dipilih oleh rakyat secara langsung, bebas, dan transparan. Karena itulah suasana Pilpres yang sanagt monumental dan dijaga kesakralannya, tetap menjadi ruh kedemokrasian Indonesia.
Mengenai siapa yang pantas untuk dipilih dan terpilih, logika mudahnya sistem demokrasi menghendaki agar masyarakat memilih yang terbaik (baca: meritokrasi). Jepang, India, Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, merupakan negara yang sistem perekrutan pemimpin berdasarkan meritokrasi. Alhasil, pemimpin yang terpilih berdasarkan sistem meritokrasi, pasti memiliki kualitas yang diimbangi dengan dedikasi tinggi terhadap negeri.
John Gage Allee berpandangan bahwa pemimpin adalah pemandu, petunjuk, penuntun, dan komandan. Sedangakan kualitas adalah konsekuensi menjadi pemimpin. Ibarat mata uang, pemimpin dan kualitas adalah kedua sisi dari mata uang. Yang akhirnya dapat membawa bangsa dan negara ke posisi yang lebih bermartabat, dibuktikan dengan kondisi masyarakat yang lebih sejahtera. Seperti teori kemajuan negara, bahwa maju atau tidaknya negara dapat dilihat dari sejahtera atau tidaknya rakyatnya.
Selebihnya, karena Pilpres sudah berlangsung, masyarakat harus tetap mengawal dan mendukung program yang diusung oleh mereka yang terpilih. Visi-misi harus disesuaikan dengan program yang dulu dicanangkan oleh SBY. Yang keliru dihapus, yang kurang dibenahi, dan yang baik dilanjutkan. Prabowo dengan gaya tegasnya, dan Jokowi dengan kultur merakyatnya menjadi sosok yang sama-sama diusung oleh rakyat menjadi orang nomor satu di Indonesia. Jadi, yang terpilih harus tetap didukung.
Rindu Pemimpin Amanah
Perlu diketahui pula, sesungguhnya masyarakat cuek mengenai bagaimana dan seperti apa pemimpinnya. Paradigma tersebut berangkat dari track record pemimpin Indonesia, yang rata-rata baik di permukaan. Di awal masyarakat di beri harapan, namun di akhir masyarakat ditelantarkan. Menurut hemat penulis, kubu nomor urut 1 Prabowo-Hatta dan kubu nomor 2 Jokowi-JK memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Masyarakat hanya berharap, yang terpilih harus menjalankan amanahnya secara lahir-batin.
Ya, menjadi pemimpin adalah amanah suci dari masyarakat, bangsa, dan negara. Dan di sana terletak hak dan kewajiban seorang pemimpin atas amanah yang diembannya. Jangan sampai amanah yang diberikan oleh masyarakat justru dinodai. Sebab, kepercayaan dan tanggung jawab sangat mahal harganya, dan sangat ditekankan bahwa amanah harus disampaikan. (Qs.an-nisa’: 58)
Memang cukup luas memaknai arti pemimpin amanah, justru di luar banyak polemik yang memperbincangkan pemimpin ideal bagi bangsa Indonesia. Hakikatnya pemimpin amanahlah yang sesuai dengan keadaan bangsa saat ini, yaitu yang dapat bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Lazimnya seorang manusia yang jauh dari kesempurnaan, ketika kepercayaannya didustai maka seketika akan murka. Selanjutnya, ketika masyarakat yang juga merupakan unsur negara sudah tidak lagi respect dengan pemimpinnya, maka ada celah besar untuk menuai kehancuran.
Di sisi lain, pemimpin amanah pasti tidak hanya menebar janji, namun dilengkapi dengan realisasi yang sangat berpengaruh. Janji dan realisasi merupakan dua unsur penting yang saling berkaitan. Orang bilang sedikit berbicara dan banyak bertindak adalah perilaku yang baik. Namun perlu diketahui, bahwa janji akan membawa gejolak jiwa dan semangat menggelora untuk mencapai ke posisi yang diimpikan, bahkan lebih. Tanpa adanya janji keyakinan akan sirna, karena hidup berbangsa dan bernegara butuh planning dan strategi.
Mengembalikan Kedaulatan Hukum
Setelah mengawal Pilpres, masyarakat juga perlu mendesak Presiden terpilih agar mengembalikan kedaulatan hukum. Sebab, problematika bangsa berawal dari lemahnya kekuatan hukum. Hukum cenderung ‘jinak’ manakala ada uang. Akhirnya hukum tumpuk ke atas dan tajam ke bawah, yang pada dasarnya problem tersebut menjadi ‘bumerang’ bagi Indonesia. Baik itu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), kriminalitas, krisis moral, semuanya akibat dari ‘jinaknya’ hukum.
Demikian secara das sein (fakta) hukum mengalami desakralisasi. Padahal secara das sollen (seharusnya terjadi) hukum harus benar-benar bertaji. Oleh karena itu, dibutuhkan social engenering (rekayasa mengembalikan) agar hukum dapat kembali ke khittahnya. Akhirnya, harmonisasi patron-clien dapat dilakukan lewat jalur theologi dan lewat sentuhan hukum. Semua sudah diatur sesuai dengan had (batasan) masing-masing. Kalau hak dan kewajiban warga negara secara tegas tercantum dalam pasal 27-34 UUD 1945.
Selebihnya, momentum Pilpres dan Bulan Suci Ramadhan dapat dijadikan refleksi berarti untuk membangun negeri. Seluruh elemen negara tanpa terbatasi oleh unsur Suku, Agama, Ras, dan Adat (SARA) semua harus bersinergi membangun negeri. Mengawal Pilpres dengan ketentuan hukum, serta mendampinginya hingga pasca. Hukum tetap menjadi landasan berbangsa dan bernegara, Pilpres menjadi jalannya, dan puasa menjadi siraman religi agar dapat merealisasikannya dengan nurani. Wallau a’lam bi al-shawwab
*)Oleh: Mahfudh Fauzi
Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Daerah Kudus. Tayang di Koran Republika, 10-7-2014
Tag :
Politik
0 Komentar untuk "Menunggu Hasil Pemilu"