Sebagai
sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia, demokrasi telah mengalami
berbagai sejarah yang dramatis di beberapa bagian dunia. Seperti momentum di
Jerman dengan runtuhnya tembok Berlin, berakhirnya apartheid di negara-negara
dunia, dan lain-lain. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan perjuangan masyarakat demi menegakkan sistem
demokrasi yang ideal, jauh dari tirani, kediktatoran dan pemerintahan yang
otoriter.
Sesuai
dengan definisi demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani, dēmokratía
yang berarti kekuasaan rakyat, dan dibentuk dari kata dêmos (rakyat) dan
Kratos (kekuasaan). Robert A. Dahl (1998) menjabarkan beberapa acuan
dalam sistem demokrasi, yaitu pejabat-pejabat yang dipilih oleh rakyat, pemilu
yang bebas, adil dan berkesinambungan, kebebasan berekspresi, akses informasi
yang terbuka luas, kebebasan berasosiasi, dan kewarganegaraan yang inklusif.
Sedangkan
dalam konteks negara Indonesia, sistem demokrasi telah digunakan semenjak
berdirinya negara ini. Mulai demokrasi terpimpin yang diterapkan oleh Ir.
Soekarno, demokrasi zaman orde baru, hingga demokrasi sekarang ini yang
terkenal dengan demokrasi pancasila. Dengan ekspektasi pembentukan negara yang
anti terhadap watak feodalisme dan imperialisme, dan lebih berharap pada watak
yang sosialis. Demokrasi di Indonesia diharapkan dapat menerapkan keadilan
sepenuhnya, dengan arti terbukanya peluang semua orang dan tidak mengindahkan
dari kelompok atau dari golongan mana seseorang itu berasal.
Namun
dalam perkembangannya, demokrasi di negara ini masih ada beberapa kekurangan
yang menurut penulis harus dibenahi. Misalnya dalam pemilihan umum yang
diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Kekuatan hak suara seseorang yang
mempunyai kredibilitas tinggi atau berpendidikan dan orang biasa-biasa saja,
mempunyai ukuran yang sama dalam penilaiannya. Padahal, mayoritas orang
berpendidikan akan menggunakan hak suaranya dengan sebaik-baiknya. Dengan cara
mencari tahu kapabilitas sesorang yang akan dipilih dan lain-lain. Sedangkan,
orang yang mempunyai kapabilitas biasa-biasa saja atau menengah ke bawah dalam menyalurkan
hak suaranya, mayoritas masih mengandalkan politik uang. Jadi, akan lebih baik
jika terjadi pembedaan terhadap kekuatan hak suara seorang berpendidikan dengan
orang yang tidak berpendidikan. Tentunya dengan diimbangi kecerdasan spiritual
yang tinggi dari masyarakat.
Dominasi
vs Alienasi
Abraham
Lincoln dalam pidato
Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai "pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Dengan kata lain bahwa,
kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, atau sesuai dengan adagium “Vox
Populi Vox Dei” suara rakyat adalah suara Tuhan. Namun, dalam kenyataan
yang dihadapi oleh kebanyakan negara di dunia, khusunya Indonesia. Demokrasi
masih mengaleniasi kelompok minoritas dalam masyarakat. Seolah-olah, suara
kelompok minoritas dari suatu negara tidak akan pernah diindahkan, bahkan
didengar suaranya. Sebab dalam prakteknya, suara yang absolut berasal dari
suara terbanyak, bukan dilihat suara mana yang lebih baik di antara yang lain.
Walaupun
di dalam sebuah negara demokrasi terdapat perwakilan dari kelompok minoritas
masyarakat. Namun kebijakan-kebijakan legislatif tidak pernah menyentuh
kepentingan minoritas dalam sebuah negara. Misalnya, masih banyak sekali kita
temukan kekerasan atas nama SARA (Suku Agama Ras dan Antar golongan). Dan
kelompok minoritas masyarakatlah yang menjadi korban dari kekerasan tersebut.
Di samping itu juga, penyelesaian terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap kaum
minoritaspun masih belum sepenuhnya tertuntaskan. Bahkan, alienasi terhadap
kaum minoritaspun semakin dinyatakan bertambah jelas oleh kelompok mayoritas. Misalnya
kasus kekerasan yang terjadi pada kelompok Ahmadiyyah. Kelompok yang melakukan
kekerasan terhadap Ahmadiyyah seolah-olah tidak mendapat tindak lanjut dari
aparatur negara.
Sebagai
negara yang mempunyai keberagaman penduduk (plural), kasus-kasus kekerasan atas
nama SARA, ketegangan politik, pertentangan ideologi, masih sering terjadi. Oleh
karena itu, sebagai sistem demokrasi yang digunakan di Indonesia, demokrasi
pancasila harus benar-benar bisa melindungi segenap bangsanya dari intimidasi maupun
intervensi suatu kelompok. Sebab, suara mayoritas tidak bisa menentukan sebuah
hasil dari kesepakatan jika tidak berdasar pada kebenaran dan keadilan.
Oleh
karena itu, demokrasi di Indonesia masih terbilang sistem demokrasi yang gagal
jika kita mengikuti pendapat Afam Gaffar (1997) ketika berpendapat tentang
gagalnya sistem demokrasi terpimpin. Penyebab gagalnya demokrasi terpimpin
(1959-1965) adalah politik aliran menjadi dominan sehingga membangun
konsekuensi terhadap pengelolaan konflik, dan basis sosial ekonomi yang sangat
lemah.
Sebagaimana
pendapat kebanyakan orang bahwa, demokrasi adalah sistem pemerintahan buruk
dari alternatif-alternatif sistem pemerintahan lain yang lebih buruk. Misal,
sistem pemerintahan otoriter yang pernah diterapkan di berbagai negara; salah
satunya Mesir dengan Husni Mubarok, seolah-olah bagaikan bom waktu. Sebab, mayoritas
kebijakannya tidak menaungi rakyat banyak dan bahkan lebih mementingkan pribadi
maupun golongan. Sehingga, kekuasaan otoriter tersebutpun akhirnya tumbang di
tangan rakyat. Suatu sistem otoriter mempunyai kelebihan dapat mempermudah
semua hal, termasuk pembangunan, penataan keamanan negara, dan lain-lain.
Namun, sewaktu-waktu akan timbul perlawanan dari kelompok yang tertindas untuk
menggulingkan kekuasaan yang bersifat otoriter.
Oleh
karena itu, dalam sistem demokrasi masih diperlukan penyempurnaan-penyempurnaan
dalam setiap perkembangannya. Agar sistem demokrasi benar-benar menaungi dengan
seadil-adilnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Wallahu A’lam
Tag :
Politik
0 Komentar untuk "Demokrasi; Dominasi vs Alienasi"